tuladu.com – Gorontalo – Abdul Hamid Sukoli, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pohuwato, telah menyampaikan pandangannya secara resmi melalui platform media online terkait polemik yang tengah berkembang mengenai kedudukan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap wacana untuk menempatkan POLRI di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan di DPR RI pada hari sebelumnya.
Abdul Hamid Sukoli menjelaskan bahwa ia telah mengikuti perkembangan isu ini melalui berbagai media massa dan elektronik. “Saya Abdul Hamid Sukoli, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pohuwato, menyikapi dan memberi pandangan terkait dengan adanya isu dan polemik berkaitan dengan institusi Polri yang akan didorong menjadi salah satu institusi di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Atau pada akhir-akhir ini kita melihat di berbagai macam media massa dan kemudian media elektronik, bahkan di hari kemarin itu dilaksanakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPR RI,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sebagai bagian dari lembaga legislatif daerah, ia merasa perlu untuk menyampaikan pandangan yang mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Pohuwato terkait posisi institusi keamanan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Abdul Hamid Sukoli kemudian menyatakan sikap tegasnya mengenai kedudukan POLRI. “Maka saya bersikap dan menyatakan pendapat, sebaiknya institusi Polri tetap bertahan menjadi institusi yang tersendiri di bawah naungan Presiden Republik Indonesia,” katanya dengan tegas. Menurutnya, posisi ini sangat penting untuk menjaga semangat, kerangka independensi, dan netralitas POLRI sebagai pengayom dan pelindung rakyat. “Dengan berada di bawah naungan Presiden, POLRI dapat menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan sektoral, sehingga mampu memberikan perlindungan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Pohuwato,” pungkasnya.
