BARISAN ANSOR SERBAGUNA (BANSER) PROVINSI GORONTALO DUKUNG POLRI DIBAWAH PIMPINAN PRESIDEN, TOLAK RENCANA PERPINDAHAN STRUKTUR

tuladu.com – Gorontalo – Muhammad Fatar Pakaya dan jajaran Satuan Koordinasi Pimpinan Wilayah Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Provinsi Gorontalo mendukung penuh POLRI berada di bawah perintah dan pimpinan Presiden, dan menolak keras terkait rencana perpindahan POLRI di bawah kementerian manapun. Sikap tegas ini disampaikan dalam rapat koordinasi internal yang diadakan di Kantor Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Rabu (18/2).

“Sebab, menurut saya pribadi dan kelembagaan jajaran Barisan Ansor Serbaguna Provinsi Gorontalo menilai bahwa POLRI hari ini telah bekerja maksimal dan sesuai dengan perintah konstitusi di bawah naungan Presiden,” ujar Muhammad Fatar Pakaya yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Koordinasi Pimpinan Wilayah Banser Provinsi Gorontalo. Ia menambahkan bahwa posisi Polri saat ini telah terbukti mampu menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelindungan masyarakat serta pemeliharaan keamanan negara.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran Banser Provinsi Gorontalo juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras aparatur kepolisian yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan hukum di wilayah Gorontalo. Mulai dari penanganan kasus kriminal, pemeliharaan ketertiban umum hingga penanggulangan bencana alam, Polri telah menunjukkan kinerja yang memuaskan dan sesuai dengan harapan masyarakat. “Kita melihat secara langsung kontribusi positif Polri dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak ada alasan untuk mengubah struktur yang sudah berjalan dengan baik,” jelas salah satu anggota pengurus Banser.

Selain itu, Banser Provinsi Gorontalo mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas struktur kelembagaan negara, khususnya terkait lembaga keamanan. Langkah yang akan dilakukan antara lain melalui penyebaran pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya posisi Polri di bawah pimpinan Presiden, serta advokasi kepada lembaga terkait untuk tidak melanjutkan rencana perubahan struktur yang berpotensi mengganggu kerja profesional Polri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *